Penyelesaian Sengketa: Proses Sengketa Pajak yang Berjalan Lancar
Penyelesaian sengketa pajak adalah serangkaian tindakan hukum yang diambil oleh wajib pajak untuk menyelesaikan perselisihan pajak. Istilah “sengketa” seringkali dianggap menakutkan atau mencekam oleh wajib pajak pada umumnya. Banyak orang percaya bahwa menyelesaikan perselisihan memerlukan serangkaian proses yang rumit, lingkungan ruang sidang yang tegang, atau rasa takut akan pertanyaan yang sulit.
Andersen Global memasuki pasar Indonesia dengan menggandeng firma Soewito, Fajar & Partners, yang beroperasi sebagai TaxPrime, salah satu firma pajak terbesar di Indonesia.
Keragaman industri di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam perhitungan pajak. Salah satu industri yang unik adalah manufaktur kontrak internasional.
Donasi adalah biaya yang dikeluarkan secara sukarela dan tanpa paksaan. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, biaya donasi tidak boleh dikurangkan saat menghitung penghasilan kena pajak.
Saat ini, Indonesia masih menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment, yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri.
Dalam benak Wajib Pajak, khususnya masyarakat awam dalam menjalani penyelesaian sengketa pajak adalah berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat hakim, jaksa, dan semua orang yang terlibat di dalamnya yang diselimuti suasana mencekam dari awal hingga akhir sidang. Namun faktanya ada satu proses penyelesaian sengketa pajak yang tidak “menyeramkan” yaitu proses Pengajuan Keberatan Pajak.
Melalui sistem Social Network Analytics (SONETA), DJP dapat melihat dan membandingkan data PPh dan PPN yang ada di media sosial. DJP juga mengoptimalkan pencarian DJP Enterprise untuk menganalisis wajib pajak, seperti anggota keluarga, aset, hingga kepemilikan perusahaan.
Dalam terminologi hukum, terdapat asas yang disebut Ultimum Remedium, yang berarti bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia.
Featured Video
DJP x TaxPrime
Sosialisasi UU HPP Cluster Pajak Karbon (Carbon Tax)
Seperti diketahui, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diundangkan pada 29 Oktober 2021, dimana UU HPP memuat penambahan dan perubahan beberapa peraturan terkait perpajakan.