Fasilitas Perpajakan Diberikan Dalam Rangka Mewujudkan Ibukota Nusantara (IKN)
Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 (PP 12). Peraturan ini dibuat dalam rangka menjadikan Ibukota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan yang khusus berlaku di Ibukota Nusantara.
PP 44 mengatur beberapa substansi baru dan memperjelas substansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan Bagian Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 17 ayat (2e), dan Pasal 32C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan MoF) Nomor 177 Tahun 2022 yang berisi pedoman baru mengenai prosedur Penyelidikan Awal tindak pidana di bidang perpajakan.
Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 (PP 12), yang mengatur izin usaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas investasi bagi pelaku bisnis di Nusantara Capital.
Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Mof) Nomor 177 Tahun 2022 yang berisi pedoman baru tentang prosedur Penyelidikan Awal tindak pidana di bidang perpajakan.
Video Fitur
DJP x TaxPrime
Sosialisasi UU HPP Cluster Pajak Karbon (Carbon Tax)
Seperti diketahui, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diundangkan pada 29 Oktober 2021, dimana UU HPP memuat penambahan dan perubahan beberapa peraturan terkait perpajakan.