Transfer Pricing Documentation

Indonesia telah mengadopsi OECD BEPS Action 13 terkait Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting dalam PMK 213/PMK.04/2016. Peraturan tersebut secara mendasar memperbarui konsep dan pendekatan dari regulasi sebelumnya, seperti Dokumen Transfer Pricing yang terdiri dari tiga bagian: Local File, Master File and Country-by-Country Report (CbCR), standar informasi minimum yang dibutuhkan, dan batas waktu untuk persiapan. Selain itu, terdapat perubahan signifikan terkait analisis ex-ante, dimana Wajib Pajak diharapkan untuk melakukan analisis arm’s length berdasarkan informasi yang tersedia pada saat transaksi. Pendekatan ini berbeda dari ex-post yang banyak diadopsi oleh yurisdiksi lain.

Tim kami akan membantu Anda untuk mempersiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan regulasi Indonesia yaitu penerapan analisis ex-ante. Pendekatan unik kami dalam menilai arm’s length dari transaksi akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan, dengan demikian, memitigasi perselisihan yang tidak perlu.