Perubahan dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 (disebut sebagai PP 44) adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (disebut sebagai UU HTR). Secara keseluruhan, PP 44 Tahun 2022 berisi ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip yang telah diatur dalam UU HTR, terutama terkait tarif, metode perhitungan, penggunaan jumlah tertentu dalam pengumpulan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (disebut sebagai PPN), serta penunjukan pihak lain untuk mengumpulkan, menyetor, dan/atau melaporkan pajak. Selain itu, PP 44 juga mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 (disebut sebagai PP 1) yang tidak lagi sesuai dengan UU HTR dan kebutuhan administratif PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.